E-katalog: Pasar Pengadaan yang Terbuka dan Transparan

Administrator Rabu, 19 April 2017 287 Kali

(11/05/2016) Kepala LKPP Agus Prabowo mendukung sinergi antara pemerintah dan penyedia untuk mendorong percepatan katalog. Sinergi ini sangat diperlukan agar terjadi percepatan modernisasi pengadaan sekaligus sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi dunia pengadaan yang semakin besar.

Merujuk pada tren APBN dan belanja pemerintah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, Agus menilai hal ini merupakan peluang positif bagi penyedia dalam negeri untuk berkontribusi. Apalagi, porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40% dari total APBN.

“Tahun 2015 kemarin, APBN kita itu Rp2.000 triliun lebih. Lima tahun sebelumnya—tahun 2010 itu--Rp1.000 triliun. Lima tahun sebelumnya lagi tahun 2005 hanya Rp500 triliun. Jadi dari tahun 2005 sampai 20015 menjadi 4 kali lipat. Kalau tren ini terus bisa dipertahankan, maka yang namanya pengadaan itu akan semakin dahsyat,” ujar Agus dalam acara IAPI Procurement Forum and Expo 2016, di JIExpo Kemayoran, Selasa (10/05).

Oleh sebab itu, di samping merealisasikan beberapa program  dan strategi baru, misalnya menyiapkan katalog lokal di beberapa daerah percontohan, LKPP juga terus melakukan percepatan katalogisasi produk yang tepat sasaran dan progresif untuk  menjadikan e-katalog sebagai pasar pengadaan yang baru.

Agus menjelaskan, pada awal perkembangannya, e-katalog sebagai rintisan pelaksanaan pengadaan nonlelang masih diragukan oleh banyak penyedia. Namun saat ini, justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya. “Bhineka.com itu baru masuk e-katalog tahun yang lalu. Tadinya setengah hati karena ‘ah ini kan pemerintah, kalau beli tidak signifikan’.  Apa yang terjadi? Dalam tempo tidak sampai setahun, transaksinya hampir satu triliun,” ujar Agus.

Sebagai suatu pasar yang baru di Indonesia, Agus optimistis e-katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab, informasi harga dapat menjadi lebih terbuka, termasuk untuk produk-produk seperti senjata dan alat kesehatan.“E-katalog adalah a new kind of opened market. Segitu dahsyatrnya. Nah, Bapak/Ibu yakinlah kalau ikut sistem LKPP, Bapak/Ibu ikut sistem pasar yang baik,” lanjutnya.

 Di sisi lain, keberhasilan  Korea dalam mendorong penyelenggaraan belanja pengadaan secara elektronik, menurut Agus, secara tidak langsung menjadi  salah satu rujukan percontohan yang sebagian telah diadopsi oleh LKPP. Selain tingkat katalogisasi produk yang sudah ideal, PPS Korea juga telah sukses memperkuat basis industri dalam negerinya. Hal ini, salah satunya, didukung oleh tingkat melek teknologi masyarakat Korea yang telah mencapai 96%.

Agus mengungkapkan ketertarikannya dengan model pemberian label yang diterapkan PPS Korea terhadap produk-produk katalog  yang berkualitas. Dengan menerapkan pelabelan produk berkualitas ini, produsen di Korea semakin tertantang untuk meningkatkan daya saing atas produk-produk mereka.

“Nah, stempelnya ini yang menarik. Dia (produk-red) bisa diberi stempel kalau mengandung inovasi teknologi  (yang) mengalahkan Jepang. Jadi, kalau ada efisiensi, menggunakan teknologi baru, melibatkan  yang banyak, punya leverage yang besar, (produk itu) dikasih stempel,” pungkasnya

 

sumber : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4174


Berita Lkpp

Berita Terkait